Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, foto : ndya/hr.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjaga pelayanan kesehatan untuk tetap berjalan dengan baik. Akan tetapi dirinya menyoroti kurangnya tenaga medis di Provinsi tersebut, dimana ada 4 Rumah Sakit yang tidak memiliki Dokter atau Tenaga Medis.

 

"Ketika kita berbicara pembagian tenaga medis, tentu pemerintah harus berperan. Ada program Nusantara Sehat. Di situ tenaga-tenaga medis itu akan disebar di daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah terluar, daerah  terpencil maupun daerah perbatasan. Ini akan kita pertanyakan apakah, wilayah Maluku dengan luasan seperti ini mendapatkan distribusi atau tidak. Sebab agak aneh buat kami ketika ada RS tapi tidak ada dokternya. Berarti RS hanya ada perawat atau mungkin yang lainnya saja, ini aneh. Sementara esensi daripada RS itu adalah dokter. Ini akan menjadi catatan kami untuk kami pertanyakan kepada Kemenkes," ungkapnya saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Instansi Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku. Kamis, (14/12). 

 

Dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur Provinsi Maluku Zeth Sahuburua memaparkan bahwa kondisi Provinsi Maluku yang berdasarkan geografis adalah wilayah kepulauan, maka infrastruktur yang ada cukup menjadi hambatan yang paling utama. Dia menjelaskan, bahwa daerahnya sangat membutuhkan jalan, jembatan, pelabuhan untuk menghubungkan satu pulau ke pulau yang lain. Maka, transportasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi penduduk yang berada di pulau-pulau terpencil maupun pelosok. 

 

" Itu tantangan bagi kita. Oleh sebab itu, kita butuh RS, Tenaga Dokter dan lain-lain yang bersangkut paut dengan masalah kesehatan. Sebab kalau kita mau ke pulau pulau yang lain, tapi tidak punya sarana transportasi kalau ada orang sakit mendadak kita mau bawa rujukan ke RS yang lebih baik. Saya kira kita membutuhkan sarana transportasi,"ujarnya.

 

Zeth juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku dan dirinya mencoba untuk tetap mempertahankan pelayanan kesehatan yang ada untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dia juga berharap adanya kunjungan ini dapat menyuarakan apa saja yang menjadi kendala dalam proses Pemerintahan di Provinsi Maluku.

 

" Harapan kita mudah-mudahan untuk waktu yang akan datang bisa ditingkatkan karena  Maluku dengan 1.342 pulau terdiri 11 Kabupaten Kota dan 118 kecamatan serta 1.148 desa itu dengan pagu anggaran yang ada tidak mencukupi. Oleh sebab itu kita minta ada kebijaksanaan dan juga memperhatikan daerah-daerah kepulauan. Karena pendekatan masing-masing wilayah harus sesuai dengan kondisi geografisnya. Seperti di sini kondisi geografisnya kepulauan, maka pendekatannya juga harus pendekatan kepulauan," tutupnya. 

 

Turut serta dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dalam Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 ini anggota Komisi IX DPR RI Markus Nari (F-PG), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Ali Mahir (F-Nasdem), Nurmansyah E Tanjung (F-PDIP), Siti Masrifah (F-PKB).  (ndy,mp)